SABUROmedia, Jakarta — Bupati Buru Selatan, Bapak La Hamidi., SH menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional 2026 (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan yang dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kamis (02/07/2026), di Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Pertemuan strategis ini menjadi momentum penting dalam menyinergikan langkah pusat dan daerah demi mewujudkan target swasembada pangan nasional.

​Dalam forum yang dihadiri oleh jajaran eselon KKP, dinas kelautan dan perikanan provinsi/kabupaten, serta pemangku kepentingan terkait tersebut, ditekankan pentingnya transformasi sektor kelautan menjadi tulang punggung ketahanan pangan masyarakat.

​Dalam pemaparannya, ​Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa tahun 2026 adalah tahun krusial bagi akselerasi produksi protein ikan.

” Sektor kelautan bukan sekadar pendukung, melainkan penopang utama swasembada pangan kita. Melalui Rakornas ini, kita tidak hanya berbicara target, tetapi melakukan pemetaan hambatan di lapangan agar bantuan sarana dan prasarana benar-benar menyentuh nelayan dan pembudidaya,” ujarnya dalam pembukaan rapat.

​Beberapa poin krusial yang dibahas dalam rapat ini meliputi:

• ​Modernisasi Budidaya: Optimalisasi lahan tambak rakyat dengan teknologi hemat air dan efisien untuk meningkatkan produktivitas hasil perikanan budidaya;

• ​Penguatan Rantai Dingin (Cold Chain): Percepatan pembangunan gudang pendingin guna menekan angka susut pasca panen dan menjaga stabilitas harga ikan di tingkat konsumen;

• ​Digitalisasi Data: Penerapan sistem pemantauan terintegrasi untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut melalui kebijakan penangkapan ikan terukur.

​
Sinergi Pusat dan Daerah
​Rakornas ini menghasilkan kesepakatan mengenai harmonisasi regulasi di tingkat daerah. Penyederhanaan birokrasi perizinan menjadi salah satu fokus agar iklim investasi di sektor perikanan tetap kondusif, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.

​” Komitmen bersama adalah kunci. Pemerintah pusat tidak bisa bergerak sendiri. Sinergi dengan pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan yang diambil di Jakarta dapat diimplementasikan secara taktis dan efektif di wilayah masing-masing,” tambah pimpinan rapat.
​

Menuju Kedaulatan Pangan
​Selama dua hari penyelenggaraan, para peserta menyusun peta jalan (roadmap) operasional yang akan menjadi acuan eksekusi program hingga akhir tahun 2026. Fokus utamanya adalah memastikan distribusi protein hewani yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia guna menekan angka stunting dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Bupati La Hamidi menyambut baik pelaksanaan Rakornas tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk terus mendukung kebijakan nasional melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu potensi unggulan daerah.

Menurutnya, Kabupaten Buru Selatan memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang besar sehingga perlu dikelola secara optimal melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

” Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis berbagai program strategis di sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir di Kabupaten Buru Selatan,” ujar Bupati.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam Rakornas ini sekaligus menjadi wujud komitmen daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan, peningkatan produktivitas sektor perikanan, serta penguatan ekonomi berbasis potensi maritim yang berkelanjutan. (SM)