Oleh:
Tammat R. Talaohu
SABUROmedia — Meskipun Februari 2027 nanti baru akan genap dua tahun kepemimpinan Hendrik Lewerissa sebagai Gubernur Maluku, tetapi saya bermaksud menyiapkan artikel pendek ini sebagai perenungan, juga untuk menandai dua tahun momentum memacu akselerasi pembangunan daerah.
Ini diperlukan karena bagaimanapun, membangun daerah dengan karakteristik serumit Maluku selalu butuh soliditas, kesabaran, visi kepemimpinan yang cakap serta metode yang konsisten dan tepat. Sebagaimana disebut Foley (2002), bahwa saat ini terdapat satu entitas yang disebut sebagai “leadership market” (pasar kepemimpinan). Dalam perspektif pasar itu, pemimpin adalah “satu komoditas yang secara kontinyu diselidiki, diuji dan dievaluasi kualitas kepemimpinannya. Artikel ini sekaligus hendak menegaskan dua tahun “Lewerissanomic”, istilah yang kami perkenalkan 2025 lalu guna menandai kebangkitan ekonomi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa.
Tentu saja, sebagai sebuah ide dan perspektif selalu saja ada ruang yang tersedia bagi koreksi. Selain itu, artikel ini bermaksud menelaah rekam jejak kepemimpinan, sebagaimana yang diintrodusir dalam kutipan di atas. Tentu dengan memakai beberapa indikator makro ekonomi sebagai alat ukur. Meski masih banyak indikator lain yang dapat disertakan, tetapi karena ruang dan tempat yang disediakan sangat terbatas maka saya mengkhususkan artikel ini untuk hanya fokus pada aspek ekonomi dan kepemimpinan, aspek yang umumnya dipakai oleh banyak kritikus dalam membedah kepemimpinan secara terbatas.
Mari kita lihat indikator berikut. Pertama, setelah dua tahun memimpin Maluku, konsep “Lewerissanomic” semakin relevan dalam visi, arah dan kebijakan pembangunan daerah. Itu terpotret dalam release BPS Maluku (Rabu, 5 Agustus 2026) terkait capaian dan indikator makro ekonomi daerah per triwulan II 2026. Perekonomian Provinsi Maluku menunjukkan lompatan positif di bawah gagasan dan kebijakan pembangunan “Lewerissanomic”. Pendekatan strategis yang diusung Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mampu membuktikan bahwa kawasan berbasis kepulauan dapat melaju kencang dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional. Pada triwulan II-2026, indikator makro ekonomi Maluku mencatatkan kinerja impresif dengan pertumbuhan sebesar 5,31 persen (year-on-year). Capaian ini memperlihatkan perbaikan struktur ekonomi yang inklusif, tecermin dari tren penurunan angka kemiskinan serta berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring meluasnya penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.
Laju pertumbuhan Maluku ini melampaui tingkat pertumbuhan nasional yang mencapai 5,29 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku yang menembus angka 5,31 persen tersebut menjadi sinyal positif keberhasilan determinasi kebijakan pemerintah daerah. Pertumbuhan yang sukses melampaui rata-rata nasional ini mengonfirmasi bahwa roda perekonomian di wilayah berkarakteristik archipelago mampu melaju kencang di tengah tantangan geografis dan konektivitas. Geliat ekonomi ini kian bermakna karena dibarengi keberhasilan menurunkan angka kemiskinan (dari 15,25 persen per September 2025 menjadi 14,91 persen pada Maret 2026) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,75 persen. Demikian halnya dengan inflasi yang terkendali di level 2,27 persen yang mengindikasikan harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Maluku bergerak ke arah yang lebih inklusif – mampu membuka lapangan kerja baru serta mengintervensi simpul-simpul kemiskinan struktural. Sektor basis seperti perikanan, pertanian, dan perdagangan terbukti efektif menjadi tumpuan utama kesejahteraan masyarakat. Dalam catatan kami, potensi penurunan kemiskinan di
Maluku akan terus terjadi di tahun-tahun mendatang karena Pemerintah Daerah Maluku berhasil mendapatkan dukungan dan komitmen pemerintah pusat (c.q. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman) untuk program bedah rumah provinsi tahun 2026 sebanyak 7.213 unit, dimana ini merupakan peningkatan drastis dari tahun 2025 yang hanya sebesar 81 unit. Jika program ini terlaksana secara optimal maka angka kemiskinan akan kembali turun signikan mengingat sektor perumahan merupakan kontributor indikator kemiskinan paling besar. Ini sekaligus memberikan gambaran kuat dan ciri khas “Lewerissanomic” yang konsisten memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Kedua, capaian ini sekaligus memperlihatkan perbaikan struktur ekonomi yang inklusif, tecermin dari tren penurunan angka kemiskinan serta berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring meluasnya penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor produktif. Saya menyebut ini sebagai bekerjanya mesin “Lewerissanomic” yang tidak lepas dari modal kepemimpinan yang komunikatif, transformatif, serta kecerdasan dalam mengelola potensi konflik sosial dan dinamika daerah. Pendekatan persuasif dan dialogis berhasil menjaga stabilitas keamanan daerah, yang pada akhirnya menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi dan berusaha yang aman serta kondusif.
Ketiga, guna memenuhi kebutuhan dasar lainnya, yakni kesehatan, maka pemerintah daerah Maluku dengan visi memaksimalkan jaringan politik, telah mendapatkan komitmen dan program Kementerian Kesehatan RI untuk program renovasi total RSUD Haulussy dan 141 puskesmas terintegrasi tahun 2027 yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku. Ini merupakan komitmen untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan dasar sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas kesehatan yang representatif, modern, tangguh, adil dan berstandar nasional. Langkah ini juga merupakan merupakan terobosan mengatasi kendala dalam pemenuhan layanan kesehatan di tengah-tengah keterbatasan fiskal daerah dan rendahnya konektivitas.
Keempat, Gubernur Hendrik Lewerissa ketika memulai kepemimpinannya di Maluku dengan mewarisi kondisi ekonomi daerah yang rumit dan komplikatif. Selain menghadapi keterbatasan fiskal yang akut, Maluku juga diperlakukan secara tidak proporsional oleh pemerintah pusat dalam formulasi perhitungan dana perimbangan. Formasi perhitungannya terlalu “continental oriented” dan mengabaikan fakta bahwa Maluku adalah daerah berciri kepulauan dengan hambatan geografis dan tantangan konektifitas yang kompleks. Dampak kronis daripada perlakuan semacam ini adalah ketergantungan fiskal Maluku terhadap APBN dan berakibat pada rentannya APBD Maluku terhadap guncangan. Karena itu, APBD Maluku yang telah terbebani oleh warisan tata kelola keuangan yang tidak sehat oleh pemerintahan daerah sebelumnya harus diperbaiki.
Untuk kepentingan tersebut, di arena kebijakan nasional, Pemda Maluku di bawah kepemimpinan dan metode “Lewerissanomic” secara konsisten mendorong pengesahan RUU Daerah Kepulauan. Regulasi ini menjadi instrumen vital untuk memperjuangkan keadilan fiskal serta percepatan peningkatan konektivitas antar-pulau atau wilayah melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam dan konsolidasi daerah. Dengan “Lewerissanomic” optimisme akan membawa Maluku menuju era kesejahteraan yang merata dan berdaya saing. Lompatan kinerja ekonomi jangka pendek ini membutuhkan fondasi regulasi yang kokoh agar keberlanjutannya terjaga.
Dalam konteks ini, sikap progresif Hendrik Lewerissa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yang secara konsisten melakukan dorongan afirmatif untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan merupakan langkah politik-pembangunan yang sangat presisi. Pembangunan nasional yang selama ini cenderung bias daratan perlu ditransformasi agar perhitungan transfer fiskal ke daerah lebih adil bagi daerah berbasis laut. Melalui percepatan
penetapan RUU Daerah Kepulauan, Maluku berpeluang mengamankan keadilan fiskal, pengakuan pengelolaan ruang laut, dan akselerasi potensi ekonomi biru. Momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang baik ini harus dijadikan modal diplomasi yang kuat demi mendesak pengesahan RUU tersebut, sehingga kesejahteraan masyarakat kepulauan dapat terwujud secara permanen dan berkeadilan (bersambung).
*** Penulis adalah Wakil Ketua Umum Koordinator Perekonomian Kadin Maluku