SABUROmedia, Ambon – Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia sering disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab.

Demikian juga setelah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sengketa tapal batas merupakan konflik yang diakibatkan belum jelasnya suatu batas wilayah otonom antara dua daerah.

Dalam perkembangannya daerah perbatasan antar daerah memicu konflik horizontal yang timbul baik persoalan pengelolaan sumber daya alam sampai pada persoalan batas wilayah, Persoalan ini terjadi pada Tapal batas Kabupaten SBB dan Maluku Tengah yang terjadi saat ini khusunya di wilayah semenanjung Tanjung Sial (TANSIL).

Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri dilengkapi dengan peta batas sebagai lampiran yang memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, simbol posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya (sungai, jalan), spekfisik di lapangan ditandai dengan terpasang pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas
Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara lengkap tentang penyelesaian perselisihan batas daerah,namun yang mengatur tentang penentuan dan penegasan batas wilayah baik di darat maupun di laut terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedomanan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan dan penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertip administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis

Dalam rangka kebijakan dan penegasan batas wilayah antara Kabupaten SBB dan Maluku Tengah. Perlu adanya mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi terjadinya permasalahan konflik tapal batas, yang selalu cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, pembangunan, dan pemerataan pembangunan. Permasalahan tapal batas inilah yang kadang kalah menimbulkan, konflik dan sengketa yang terjadi di perbatasan salah satunya sengketa tapal batas di wilayah semenanjung Tanjung sial (TANSIL).

Dampak dari terjadinya sengketa tapal batas tersebut terdapat kurangnya pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, Masyarakat yang terletak di daerah perbatasan tersebut juga susah melakukan adminitrasi, karena seakan tidak peduli dengan permasalahan tersebut, selain itu masyarakat perbatasan tersebut juga jarang mendapatkan bantuan seperti bantuan beras miskin (raskin).

Sengketa tapal batas ini kemudian harus diselesaikan secepat mungkin, mengingat tidak lama lagi pesta demokrasi di kedua daerah ini akan dilaksanakan. sehingga masyarakat membutuhkan kejelasan status hukum dari persoalan tersebut sehingga konflik horizontal bisa teratasi.

Dengan demikian maka saya selaku Putra daerah meminta kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Maluku untuk bisa perperan aktif dalam penyelesaian tabal batas kedua daerah tersebut.

Meminta juga Kepada Pihak DPRD Provinsi Maluku juga dapat berperan aktif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk dapat menuntaskan persoalan tapal batas ini sehingga masyarakat juga mendapatkan kepastian hukum. (SM)

Oleh: Suleman Murana (Pemerhati Wilayah Tanjung Sial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *