SABUROmedia, Ambon- Pembangunan pasar Tehoru, yang dikerjakan, CV. Bhineka Konstruksi. dengan kucuran anggaran sebesar Rp. Rp. 3.468.450.000 (Tiga Miliyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta, Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dari APBD Maluku Tengah pada tahun 2017 silam, hingga kini tidak dapat di fungsikan.

Pembangunan Pasar Tehoru yang begitu berdiri kokoh dan megah, namun sudah sekian lama tidak ada asas manfaatnya terhadap masyrakat. Bahkan pedagang, yang berharap dapat segera menempati area pasar hanya bisa menelan ludah.

Sekadar tahu, lokasi pasar Tehoru tepat berada pada perlintasan jalan Nasional “Lintas Seram”. Jalan ini merupakan penghubung antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Timur.

Hal ini kemudian menjadi keresahan Pemuda Negeri dan Ikatan Mahasiswa Tehoru (IKMAT) untuk melakukan aksinya pada jumat 28/05/21 kemarin di depan Kantor Camat Kecamatan Tehoru.
Dalam akasinya mereka menuntut agar CAMAT Tehoru segera di periksa oleh KPK.

Erik sampolawa dalam orasinya menyatakan” bahwa Camat Tehoru Latif Key dinilai gagal karena tidak mampu menyelesaikan masalah yg terjadi.
Erik sapaan akrab dengan sangat menyesal mengatakan Latif key selaku camat Tehoru tidak mamapu menjalankan aturan sekaligus konstitusi yg berlaku di karenakan pada saat pembongkoran rumah penduduk untuk membuat Reklamasi dan pasar Tehoru ,tidak ada audensi dengan pihak keluarga (korban). Agar adanya transparansi antara kedua belak pihak.
Dia juga menyesal karena pada saat pembongkaran rumah di sekitar tempat reklamasi tidak di sediakan lokasi untuk rumah warga yg telah di rombak dan tidak ada konspensasi atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) erik menambahkan bahwa disni telah terjadi penindasan-penindasan sosial padahal menurutnya itu adalah aturan-aturan pemerintah tapi tidak di jalankan oleh Camat Negeri Tehoru hal itu nilai sangat merugikan masyarakat.

Disisi lain Mila Silawane selaku sekretaris camat Tehoru menemui masa aksi untuk menjelaskan masalah yang terjdi ” Bahwa Pasar akan di renovasi ulang dengan program pemeritah melalui DISPERIDAG dan akan di fungsikan kembali .

Dari aksi yg terjadi masa aksi juga membacakan beberap point tuntutann di depan Ibu Sekretaris camat Mila Silawane untuk di tidak lanjuti.

Poin Tuntutan.

1. Saudara Abdul Latif Kei selaku Camat. kecamatan Tehoru harus segera di Evaluasi pihak KPK.

2. CAMAT Tehoru, secepatnya menyelesaikan pasar Tehoru, dan Relokasi Pantai (pengeringan)

3. Camat tidak amanah dan harus bertanggung jawab atas persoalan pasar dan Relokasi Pantai.

4. Camat harus menindak lanjuti dan ganti rugi tehadap korban penggusuran sebanyak 22 KK atas pembangunan pasar dan daerah relokasi.

5. Sesuai prosedur saudara Abdul Latif Kei telah merangkap dua jabatan yakni Camat tehoru dan Kepala BNPB Kabupaten Maluku Tengah. Untuk itu kami berharap agar secepatnya saudara bisa melepaskan sala-satu jabatan!.
(RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *