SABUROmedia, Ambon – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan walikota Ambon, sampai saat ini masih menunggu seluruh persiapan Pemkot ke Gubernur Maluku, dan  persetujuan dari Kementerian Kesehatan RI.

Meski belum ada persetujuan, namun sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon, baik itu terkait dengan pendanaan, personel, hingga jaring pengaman sosial.  

Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally, mengatakan, masih banyak warga yang belum memahami terkait dengan teknis PSBB. Khususnya, para pedagang yang masih belum mengetahui tentang aturan berjualan, apakah diperbolehkan atau tidak.

“ Jika PSBB benar akan dilakukan, harusnya Pemkot Ambon sudah mulai melakukan sosialisasi yang masif pada masyarakat,” katanya, kemarin.

Menurutnya hal ini penting agar pemahaman bagaimana kondisi PSBB bisa sampai menyeluruh dan tidak menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan dikalangan masyarakat.

Legislator PKS ini juga menekankan agar sosialisasi ini harus melibatkan semua pihak dengan pemahaman yang sama perihal PSBB sampai ke level RT.

Yusuf  juga menilai bahwa hal yang juga sangat penting adalah perlu data penerima bansos orang miskin baru, yang sampai hari ini di beberapa desa belum terealisasi, misalnya di desa Batu Merah. Ataupun Pemkot mengukur skema penyebaran covid sebelum dan sesudah PSBB nantinya.

Supaya, dapat menjadi bahan yang lebih terukur untuk melakukan evaluasi sebelum dan setelah penerapan PSBB, sehingga nantinya, dapat dilihat tercapai atau tidaknya target dari penerapan PSBB. Jangan sampai, diterapkan PSBB, namun tidak ada target yang dapat diukur secara data.

Terkait kesiapan jaring pengaman sosial (JPS) dalam PSBB. Bantuan seharusnya sudah harus didistribusikan sebelum penerapan PSBB. Agar mengantisipasi masalah kebutuhan masyarakat.

Penerapan PSBB ini, dikatakannya, rentan menimbulkan dampak kepada masyarakat yang berpenghasilan harian dan mingguan. Makanya, pendataan masyarakat penerima jaring pengaman sosial harus tepat sasaran dan diusahakan tetap diperbaharui untuk mengantisipasi jika ada yang tercecer, ujar Wally.

Perlu dikaji kembali terkait keterbatasan yang akan diberlakukan, jangan sampai tukang ojek pun dilarang untuk angkut penumpang, apalagi ibu2 yang saat ini berjualan ta’jil dibatasi. Para pedagang dan toko pun jangan sampai dilakukan pembatasan yang berlebihan sehingga akan menjadi sulit bagi semua orang yang tidak tersentuh bantuan sosial dampak covid.

Pendataan yang akurat dari desa perlu benar benar harus tepat sasaran, dan jika anggaran yang telah disiapkan pemerintah perlu dilakukan pengawalan, jangan sampai ada pihak tertentu yang bermain dalam kesulitan orang lain dampak covid. Kita perlu nurani dan empati masih banyak masyarakat mengalami kesulitan dampak dari covid, ” tutup aleg PKS ini. (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *