SABUROmedia, Ambon – Warga Desa Kiandarat Kabuapten Seram Bagian Timur (SBT) mengeluhkan kondisi listrik yang terus padam. Warga pun melayangkan sikap protes kepada Pihak PLN di daerah itu.

Dalam aksi protesnya itu Warga Kiandarat (SBT) memilih menerangi rumah mereka dengan Lampuh pelita dan tidak mau berharap pemerintah dan PLN untuk melihat kondisi penerangan di Negeri. Lampu pelita ini juga digunakan warga sebagai lampu penerangan jalan di dalam negeri.

Hal ini seperti disampaikan salah satu pemuda Desa Kiandarat, M.Saleh Keluan dalam keluhannya yang disampikan kepada Saburomedia.com, Sabtu (09/05/2020).

Dikatakan pusat PLN yang belokasi di Desa Kiliga Kecamatan Kiandarat itu melayani tiga kecamatan diantaranya, Kecamatan Tutuk, Kiandarat, dan Sritaun WidaTimur, dari Kufar sampai Air Nanan.   

“Saat ini PLN sudah padam terhitung dari tanggal 07 Mei 2020, Jam 3.00 WIT tepat jelang Sahur Ramadan hingga sekarang belum juga menyala. Dan sampai sekarang pun tidak ada pemberatahun maupun kejalasan soal PLN kenapa sampai terjadi pemadaman hingga kini, “ ujar Keluan.

Keluan menyayangkan dimana diera modernitas ini, warga 3 Kecamatan Di SBT, PLN Kiandarat hanya di nyalahkan saat malam. Itupun kebanyakan sering padamnya. Warga terpaksa hidup dalam kegelapan.

“ Kalau kita bicara jujur di Maluku atau SBT ini, bukan saja suara Keadilan yang di teriakan oleh Save Kelimuri tetapi SBT secarah keseluruhan Sangat merindukan Keadilan dan kesejatraan. Yang terutama warga sangat mengeluh adalah Listrik,”ujarnya.

Akibat dari terus dipadamkannya PLN di daerah itu juga berpengaruh terhadap jaringan telekomunikasi telepon dan Internetan.

“ Bagimana Indonesia Bicara Negara Maju, Bagimana SBT Lebih baik, ketika Listrik saja mati manyalah dan tidak jelas, Jaringam Internet dan telpon saja tidak terjangkau ke smua Warga SBT,”pungkasnya.

Dikatakannya, dengan Kondisi SBT dari Masa Bupati Vanath hingga Mukti saat ini. Diminta ada kepedulian Gubernur Maluku dan Pemerintah pusat soal Keluhan dan tuntutan warga. Jika tidak,  kiranya  kondisi polosok Wilayah yang terisolasi ini, Negara dianggap belum Merdeka secara Totalitas.

Lanjutnya, tidak dinafikan dan tidak berbohong terhadap Publik. Warga SBT sampai saat ini tidak berharap kepada DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi perwakilan SBT. Karena sampai saat ini tidak ada DPRD yang jelas bicara soal Tugas dan tanggung Jawab DPRD. Pemerintah SBT, Kades, Raja tidak lagi di percaya dalam Artian Kesejatraan dan keadilan Warga.  “ Dengan ini selaku pribadi Saya juga menyalahkan Partai Politik yang mengkaderkan Kader-Kader yang tidak jelas menduduki jabatan tertentuh di Senayan,” keluhnya. (SM)