SABUROmedia, Buru – Universitas Iqra Buru Namlea melaksanakan Kuliah Umum dalam rangka memasuki perkuliahan semester genap 2019/2020. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Rektor Uniqbu, Dr Muhammad Sehol SPd., MSi., MPd.Si,  di Aula AR Tukuboya Kampus Uniqbu, Kota Namlea.Sabtu (22/02/2020).

Tampak hadir Ketua DPRD Kabupaten P. Buru, M. Rum Soplentunny., SE yang membawakan materi “ Eksistensi & Peran DPRD dalam Pembangunan SDM yang unggul, cerdas, mandiri, dan berakhlakul karimah “. Sedangkan Panelis, Sekretaris Bappeda Pemkab Buru, Ibu Ufairah Bin Thahir., S.Pi., M.Si. Acara ini dimulai Pukul 10.00 WIT, dihadiri hampir 200-an Peserta civitas akademika Iqra Buru dan Yayasan Muslim Buru.

Rektor Universitas Iqra Buru (Uniqbu) dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap Bupati Buru, Bapak M. Ramli Umasugi, yang selama ini sudah cukup memberikan perhatian yang luar biasa bagi Pendidikan di Buru, khususnya Universitas Iqra Buru Namlea ini. Beliau juga sudah pernah berkunjung ke kampus ini, dengan memboyong 1 bus OPD bersama beliau.

Namun yang tidak kalah luar biasanya juga, hari ini menjadi momentum sejarah juga, dimana kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Buru untuk memberikan Kuliah Umum, juga yang perdana, sejak mulai kampus ini berdiri, sejak zaman dari UMI Makassar Buru sampai ke Uniqbu sekarang ini, sudah kurang lebih 20 tahunan. Semoga ini menjadi pertanda yang baik, dan menjadi bargaining position Uniqbu kedepan lebih baik lagi, tambahnya.

Rektor juga menyampaikan perkembangan Uniqbu yang semakin baik, ditengah banyak PR juga yang harus kita selesaikan bersama. Beberapa waktu yang lalu, sudah menjadi wacana bahwa Uniqbu menjadi Perguruan Tinggi Swasta terbaik di wilayah Maluku-Maluku Utara. Dan kita rangking 2 nasional sebagai, penerima hibah penelitian terbesar untuk Kampus Swasta. Energi positif dan power dosen yang bersungguh-sungguh untuk membangun kampus ini juga membuahkan hasil, karena dalam hitungan SINTA (Science and Technology Index ) untuk publikasi jurnal – jurnal penelitian, kita urutan 52 dari 100-an lebih kampus TOP Se-Indonesia.

“ Namun kedepan, mohon kiranya kita semua dapat memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan Uniqbu ini. Cita-Cita dan visi kami yaitu unggul, cerdas, mandiri, dan berakhlakul karimah dalam mencetak para lulusan terbaik kampus ini. Saat ini, dari 150-an dosen Uniqbu, yang berpendidikan S-3 baru 5% (atau setara dengan 10 orang). Jika kita bandingkan dengan kampus – kampus di Maluku Utara bahkan daerah lainnya, Pemda-nya begitu memberikan support bagi peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan. Melalui momentum ini, semoga Ketua DPRD juga mambantu mengawal ini, khususnya dari sisi dukungan legislator, “ pinta Rektor.

Sementara itu, Ketua Yayasan Muslim Iqra Buru, M. Yunan Tukuboya., ST., MM dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ketua DPRD Kab Buru ini, dan harapannya dengan kunjungan ini akan terjadi penguatan- penguatan terhadap eksistensi kampus ini. Ia berpesan bahwa sosok Bapak M. Rum Soplestunny ini harus menjadi inspiratif para adik-adik mahasiswa, karena beliau ini termasuk jajaran Ketua DPRD Millenialls ahri ini, karena mungkin baru berusia 30-an tahun. Lanjut,  beliau juga mendukung langkah Rektor Uniqbu untuk melakukan reakreditasi ulang semua program studi yang ada, apalagi tim akreditasi sudah terbentuk dan semoga dalam tahun ini juga hal itu bisa terwujud. Kedepan, Yayasan juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminta dukungan ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, agar Uniqbu mendapatkan dukungan yang lebih maksimal.

Dalam materi studium generalnya, Ketua DPRD Kabupaten Buru mengatakan bahwa SDM Unggul ini, menjadi tema yang cocok dan relevan terhadap kondisi bangsa dan daerah saat ini. Kompetensi dan profesionalisme, ditengah ancaman dan peluang revolusi industri 4.0, terangnya.

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, menurut UU No 13 tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu, secara eksplisit menyampaikan kebutuhan terkait 3 kompetensi dasar, yaitu kompetensi spritual, kompetensi sosial dan kompetensi profesional, tambahnya.

Kompetensi spiritual, adalah point penting terkait nilai-nilai agama dan budaya, etos kerja, disiplin kerja, jujur dan bertanggungjawab, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan.

Sedang Kompetensi Sosial, hal ini terkait komunikasi, koordinasi, terampil dan kemampuan bekerjasama (Team Work). Kompetensi Profesional terkait kemampuan mengarahkan, kreatif, inovatif, manajemen dan produktif.

Peran DPRD dalam mewujudkan SDM yang unggul, cerdas, mandiri, dan berakhlakul karimah, sudah tertuang didalam UU MD3 tentang peran dan fungsinya. Seperti kita ketahui, dalam UU 17/2014 dan UU 23/2014 seperti antara lain fungsi dan tugas DPRD terkait legislasi (fungsi pembentukan Perda), anggaran dan pengawasan.

Yang perlu kita cermati juga, Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai didaerah ini, khususnya daerah-daerah gunung dan terbelakang perlu menjadi perhatian khusus kita kedepan. Bagaimana mungkin kita berbicara kualitas pendidikan, kalau infrastruktur pendukung tidak memadai, katanya. Dia mencontohkan,  seperti sekolah- sekolah didataran rana dan kecamatan lolong guba, guru-guru tidak ada, bahkan rumah-rumah dinas guru yang tidak layak, maka melalui DAK APBN 2020 ada peningkatan, dari 15M naik menjadi 20M. Kita akan focus fisik infrastruktur pendidikan, seperti ruang-ruang belajar, perpusatakaan, laboratorium bahkan membangun rumah dinas guru.

Kedepan juga, setelah kita mendegarkan keluh kesah beberapa dosen Uniqbu terkait dukungan biaya studi lanjut, kita akan coba mencarikan formulasi mekanisme Hibah anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas dosen-dosen Uniqbu, sehingga secara kuantitas juga mendukung bagi Perguruan Tinggi kebanggaan masyarakat bupolo ini.

Sedangkan untuk Pansus Penegrian Uniqbu, insya allah dalam masa sidang II Periode Januari – Juni sudah bisa dieksesui. DPRD hanya lembaga Politik, kedepan kita membutuhkan kolaborasi yang baik dari pihak Iqra Buru khusunya dukungan teknis dalam mewujudkan keinginan tersebut, terangnya.

M Rum Soplestunny, yang juga anggota Fraksi Partai Golkar ini juga menyinggung bahwa angka kemiskinan kita juga 17% masih cukup tinggi, kedepan DPRD – Pemkab Buru akan berkolaborasi untuk bisa menekan sampai dibawah 10 %, dan saya mengajak Uniqbu untuk terlibat aktif terkait hal ini, guna mencari solusi terbaik terhadap atas permasalahan ini. Angka pengangguran kita juga cukup tinggi, setiap tahun kita menganggarkan 16M untuk membayar PTT sebanyak 3000-an, dan pernah Bapak Bupati mau menekan PTT sampai diangka 1000-an untuk penghematan APBD kita, dalam rangka efisiensi anggaran, namun didemo, banyak orang tua yang protes karena anak – anak mereka akan bekerja dimana, akhirnya Bapak Bupati menurungkan niatnya ini.

Sedangkan Sekretaris Bappeda Kab Buru, Ibu Ufairah Bin Thahir., S.Pi., M.Si menyampaikan bahwa dia juga termasuk keluarga besar Uniqbu, karena terlibat dalam tahap – tahap awal pendirian kampus ini, karena sama – sama alumni UMI Makassar. Untuk itu, dia pasti akan mendukung kemajuan kampus ini kedepan.

Dia menambahkan, pasca dilantiknya Bapak Bupati dan Wakil Bupati, telah ditetapkan dokumen RPJMD 2017 – 2022 sebagai implementasi Visi Misi beliau melalui Perda No 10 Tahun 2017. Hal ini juga tertuang dalam Visi “ Kabupaten buru Yang Maju Menuju Masyarakat Bupolo Yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Mandiri dan Sejahtera ”. Dan ini dibagi menjadi 5 misi, yaitu : (1) Mewujudkan Masyarakat Bupolo yang Sehat, Cerdas dan Berakhlak ; ( 2) Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional dan Akuntabel ; (3) Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Lestari, (4) Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan Dan Stabilisasi Struktur Ekonomi Daerah; (5) Perwujudan Ruang yang Nyaman dan Berkelanjutan.

Sedangkan terkait hibah yang disampaikan Ketua DPRD Kab Buru tadi, dia mendukung selama sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk Perguruan Tinggi sebenarnya Pemerintah Daerah Kab Buru tidak mempunyai kewenangan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

“ Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Hal ini diikuti dengan Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik indonesia Nomor 50 tahun 2015 Tentang Pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, Dan pendirian, perubahan, pencabutan izin Perguruan tinggi swasta. Juga diikuti dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “ tutupnya. (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *